Benturan Kultur Politik Liberalisme dan Pola Pikir Realisme dalam Tatanan Masyarakat Amerika Serikat terhadap Foreign Policy Amerika Serikat

Amerika Serikat yang terkenal sebagai negara liberalis ternyata hanya sebatas pada elit politiknya karena ketika merujuk pada pola pikir masyarakatnya maka akan ditemukan pola pikir realis yang cukup dominan. Dalam review ini akan dibahas tulisan dari Daniel W. Drezner tentang “The Realist Tradition in American Public Opinion”. Tulisan tersebut secara garis besar menggambarkan tentang AS yang ternyata dipimpin oleh elit politik yang liberalis, sementara masyarakatnya masih berpola pikir realis. Hal tersebut dibuktikan melalui survei sejumlah lembaga terhadap tanggapan masyarakat atas prioritas foreign policy AS. Untuk menguatkan fakta tersebut, maka dalam bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan diberikan berbagai survei lainnya, yakni dari CCGA dan Pew Research secara spesifik pada foreign policy AS terkait nuklir Iran yang memperlihatkan prioritas agenda realis yang masih diutamakan oleh masyarakat luas.

Realisme merupakan salah satu paradigma yang telah menjadi salah satu pilar utama dalam menjelaskan dinamika ilmu Hubungan Internasional, namun eksistensinya tersebut berada pada posisi tanduk di Amerika Serikat. Mengapa realisme berada pada ujung tanduk? Tidak lain karena terdapat sentimen terhadap paradigma realisme yang dianggap bertentangan dengan dasar pemikiran atau paradigma yang digunakan oleh Amerika untuk menjelaskan kultur politik miliknya, yakni liberalisme.[1] Tetapi AS menghadapi tantangan yang cukup sulit ketika sentimennya terhadap realisme tersebut harus diujikan kepada sejumlah foreign policy yang dimiliki olehnya. Ketika dilihat apakah terdapat kesinambungan antara foreign policy AS dan pendapat dari masyarakat AS, maka akan cukup sulit untuk melihat kesinambungan antar paradigma yang digunakan oleh keduanya. Sejumlah survei yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat AS cenderung lebih mudah dalam menerima pemikiran-pemikiran realpolitik.[2] Sehingga klaim yang diberikan oleh AS bahwa AS merupakan penganut kultur politik liberal hanyalah sebatas pada jajaran elit politik dan belum sampai mencapai masyarakat luas.

            Pada akhirnya terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan untuk melihat seberapa relevan atau konsisten opini publik masyarakat AS dengan foreign policy AS. Pada periode awal penelitian terkait hal tersebut, dirumuskan Almond-Lippmann consensus, yakni bahwa perilaku masyarakat AS terhadap foreign policy AS terlihat tidak konsisten, tidak rasional, dan tidak melewati pertimbangan yang matang. Masyarakat terlihat tidak terinformasi dengan baik terkait foreign policy dan reaksi masyarakat terhadap sejumlah peristiwa terkini hanyalah didasarkan pada emosi dibandingkan alasan tertentu.[3] Bagian lain yang berusaha dikritisi adalah posisi ketika masyarakat AS menyaring keputusan foreign policy hanya melalui sistem moral yang mereka yakini.

            Apabila merujuk pada pola pikir liberalisme dan sentimen terhadap paradigma realisme, maka terdapat beberapa kemungkinan yang seharusnya dilakukan oleh AS. Pertama, sewajarnya AS lebih mendukung humanitarian intervention, peacekeeping, atau intervensi dalam konflik sipil dibandingkan dengan mendukung penggunaan persenjataan atau menyetujui terjadinya perang dan menoleransi munculnya korban perang dan kehilangan materi. Kedua, seharusnya AS mendukung terjadinya pengaturan ekonomi yang terbuka dan memperdulikan absolute gain dibandingkan relative gain.[4]

            Namun, sejumlah survei yang telah dilakukan untuk melihat kecenderungan perilaku masyarakat AS terhadap preferensi foreign policy AS menunjukkan bahwa sebenarnya pola berpikir masyarakat AS cukup mengikuti arah pemikiran realisme. Survei-survei yang dilakukan, salah satunya oleh Chicago Council on Global Affair(CCGA) tidak mengarahkan pertanyaan yang menyiratkan langsung pada pemikiran realis. Survei yang dilakukan mengambil periode pada pasca Perang Dingin dan pasca Serangan 11 September. Dengan harapan bahwa akan memberikan gambaran umum opini publik AS ketika situasi keamanan berada pada periode yang tidak terlalu mengecam(periode ’90-an) dan ketika situasi keamanan sedang berada pada posisi puncak(pasca 9/11).[5]

            Melalui survei yang dilakukan pada kedua periode tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. The Pew Research Center melakukan survey pada tahun 1994 dan 1999 untuk melihat rasa percaya masyarakat AS terhadap negara lain. Melalui survei tersebut sebanyak 70 persen responden menyatakan bahwa mereka percaya bahwa negara lain menerima keuntungan yang tidak sebanding dari AS. Sedangkan pasca 9/11, survei yang dilakukan oleh Public Agenda menunjukkan bahwa 60 persen masyarakat AS melihat bahwa AS telah lebih dari cukup membantu negara-negara kurang beruntung. Selain itu, apabila melihat daftar prioritas masyarakat AS terkait foreign policy AS maka akan semakin terlihat bahwa masyarakat AS cenderung menggunakan paradigma realisme. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen masyarakat AS menempatkan isu keamanan dan otonomi dalam prioritas. Sedangkan, kebijakan yang mengatur seperti multilateralisme, demokrasi, dan hak asasi hanya berhasil mendapatkan perhatian kurang dari 50 persen. Namun, bukan berarti bahwa masyarakat AS tidak setuju dengan multiralisme. Dalam survei lainnya, ditemukan bahwa sebanyak 70 persen masyarakat AS setuju dengan keterlibatan AS dalam sejumlah kesepakatan multilateral, seperti Kyoto Protocol. Tetapi ternyata terdapat motif yang didasari pemikiran realisme terkait hal tersebut, ketika di survei kembali oleh CCGA, ditemukan bahwa 71 persen masyarakat AS merasa bahwa AS perlu terlibat dalam perjanjian multilateral untuk mengurangi tanggungan dan biaya yang diemban.  

            Fakta lain yang ditemukan dalam survei pun semakin menguatkan paradigma realisme dalam pola pikir masyarakat AS. Sebanyak 60 persen masyarakat AS mendukung AS pada misi militer yang sarat akan pemikiran realpolitik, seperti perlawanan terhadap serangan Al-Qaeda. Di sisi lain, kurang dari 50 persen masyarakat AS mendukung aksi-aksi seperti humanitarian intervention di sejumlah negara seperti, Kosovo, Bosnia, dan Liberia.[6] Pada sektor kebijakan ekonomi pun, masyarakat AS sangat terlihat mengedepankan self-interest yang dimilikinya. Sebanyak 64 persen masyarakat AS mendukung kerjasama ekonomi yang jauh lebih menguntungkan bagi pihak AS, sementara dukungan tersebut menurun menjadi 38 persen ketika diposisikan bahwa negara yang menjadi rekanan mendapatkan keuntungan lebih besar.[7]

            Survei yang telah dijabarkan sebelumnya memperlihatkan bahwa sebenarnya sentimen terhadap paradigma realisme tidak membuat paradigma tersebut sepenuhnya diabaikan. Tanggapan masyarakat terhadap survei yang diberikan pun sangat bergantung terhadap bagaimana pertanyaan tersebut diajukan.[8] Misalnya, ketika melontarkan pertanyaan tentang dukungan masyarakat terhadap liberalisasi pendidikan tanpa imbuhan biaya yang harus ditanggung AS maka akan berbeda dengan ketika diberikan imbuhan biaya yang akan ditanggung. Masyarakat AS tidak sepenuhnya menerima informasi terkait foreign policy AS dan pengetahuan mereka sangat minim seakan hanya mengetahui permukaannya saja.

            Apabila ditelaah kembali maka akan ditemukan perbedaan paradigma yang digunakan oleh elit politik yang akan mengeksekusi foreign policy AS dengan masyarakat AS. Elit politik AS menggunakan paradigma liberal institusionalis dalam merumuskan foreign policy AS.[9] Sehingga foreign policy yang dibentuk pun lebih kurang terlihat pro-liberalis. Namun, pada ranah masyarakat publik, pola pikir yang digunakan masih dengan pemikiran realis terbukti dengan sejumlah survei yang dilakukan. Sehingga Drezner menyimpulkan bahwa saat ini AS memiliki masyarakat realis yang diperintah oleh elit politik yang liberalis.[10]

            Di luar tulisan Daniel W. Drezner, terdapat beberapa survei lainnya yang menunjukkan bahwa memang terdapat kecenderungan masyarakat untuk berpikir secara realis terhadap foreign policy yang diberikan oleh pemerintah AS. Salah satunya, secara spesifik adalah foreign policy AS terhadap kebijakan nuklir Iran, survei tersebut dilakukan oleh CCGA. Sebanyak 45 persen responden mempercayai bahwa mereka mendukung Dewan Keamanan PBB untuk melancarkan serangan terhadap Iran apabila Iran tetap meneruskan program pengembangan uranium miliknya. Sementara hanya sebanyak 27 persen responden yang sepakat bahwa AS dapat melakukan serangan terhadap Iran secara independen apabila Dewan Keamanan PBB tidak melansir atau menyetujui serangan tersebut.[11]

            Melalui survei tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya masih terdapat kecenderungan publik atau masyarakat AS yang tetap ingin mempertahankan prioritasnya dalam isu-isu keamanan namun juga mempertimbangkan biaya yang harus ditanggungnya. Apabila proses yang dilaksanakan terlihat membebani AS maka masyarakat lebih mendukung adanya kerjasama multilateral untuk melancarkan serangan. Sehingga terdapat proses pembagian yang membuat beban atau biaya yang harus ditanggung oleh AS menjadi berkurang. Namun, ketika diharuskan melakukan serangannya secara independen maka masyarakat AS menurunkan preferensi nya terhadap keberlangsungan serangan tersebut. Walaupun tidak serta merta membuat preferensi melancarkan tersebut hilang secara total. Sehingga, dapat dilihat bahwa preferensi untuk menyampaikan national interest akan tetap mempertimbangkan cost dan benefit yang ada pula. Apabila serangan tersebut dinilai lebih banyak memberikan kerugian, apabila merujuk pada pola pikir realism aka tidak seharusnya AS gencar dalam melakukan serangannya.

            Selain itu, terdapat pula survei yang dilakukan oleh Pew Research terkait dengan kebijakan nuklir Iran dimana survei tersebut dapat menjadi salah satu pendukung fakta yang telah dijabarkan sebelumnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research, sebanyak 61 persen masyarakat AS menyepakati bahwa sangat penting untuk membendung Iran dari kepemilikan senjata nuklir, walaupun bahkan harus melakukan serangan militer sekalipun.[12] Sementara itu, hanya sekitar 24 persen responden yang menyatakan bahwa sebaiknya AS menghindari konflik militer dengan Iran, sekalipun itu akan berimbas dengan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran.[13] Masyarakat AS pun terlihat pesimis akan wacana diskusi terkait senjata nuklir antara AS dengan Iran. Sebanyak 64 persen atau mayoritas responden menganggap bahwa perundingan ataupun diskusi yang diwacanakan tersebut tidak akan mengubah keputusan Iran untuk tetap mengembangkan senjata nuklirnya. Di sisi lain, hanya sekitar 22 persen responden yang masih percaya bahwa diskusi tersebut akan berguna.[14]

            Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Pew Research, dapat dilihat bahwa serangan militer masih menjadi prioritas utama bagi masyarakat AS dan diskusi atau dialog antara AS dan Iran tidak akan menjadi solusi bagi permasalahan nuklir Iran. Apabila ditelaah kembali, maka terlihat bahwa prioritas-prioritas yang terdapat dalam paradigma realis masih cukup dominan dalam pola pikir masyarakat AS. Serangan militer yang menjadi agenda prioritas realis masih dianggap penting dan efektif bagi masyarakat AS untuk membendung segala hal yang dapat mengancam keamanan AS. Selain itu, dialog ataupun diskusi yang dalam liberalisme dianggap sebagai salah satu solusi agar dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak dalam mengungkapkan idenya, masih dipinggirkan dan dianggap tidak solutif dalam dinamika saat ini.

            Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini AS yang selalu mengagungkan paradigma liberalis sebagai pola pikir kultur politiknya, tidak dapat mengimplementasikan pola pikir politik tersebut ke dalam masyarakatnya. Sehingga opini publik yang terbangun dalam tanggapannya terhadap foreign policy AS pun tidak menunjukkan korelasi positif terhadap paradigma liberalis yang dijadikan landasan utama oleh AS. Masyarakat belum diberikan informasi yang memadai terkait detail dari foreign policy yang dicanangkan oleh para elit politik. Sehingga mereka hanya mengetahui sebagian saja atau dapat dikatakan hanya mengetahui permukaan tanpa tahu kedalamannya. Sehingga paradigma yang digunakan antara kedua pihak tersebut pun akhirnya berbeda dan tidak dapat saling mendukung. Elit politik tetap berpegang teguh pada pola pikir liberalisme nya, sementara masyarakat luas tanpa disadari terbawa oleh arus pemikiran realisme. Terdapat ruang atau gap yang memisahkan antara kedua kelompok tersebut. Gap tersebut pun terbangun juga karena faktor sumber informasi yang berbeda antara keduanya. Elit politik memiliki informasi yang memadai dengan pengetahuan yang lebih terdepan. Sementara masyarakat luas memiliki kapasitas yang sangat minim dalam mengakomodasi semuanya.


[1] Daniel W. Drezner, “The Realist Tradition in American Public Opinion”, dalam Perspectives on Politics, Vol. 6, No. 1(Maret 2008), hlm. 51

[2] Ibid., hlm. 52

[3] Daniel W. Drezner, “The Realist Tradition in American Public Opinion”, dalam Perspectives on Politics, Vol. 6, No. 1(Maret 2008), hlm. 52

[4] Ibid., hlm. 55

[5] Ibid.

[6] Daniel W. Drezner, “The Realist Tradition in American Public Opinion”, dalam Perspectives on Politics, Vol. 6, No. 1(Maret 2008), hlm.59

[7] Ibid., hlm. 61

[8] Ibid., hlm. 62

[9] Daniel W. Drezner, “The Realist Tradition in American Public Opinion”, dalam Perspectives on Politics, Vol. 6, No. 1(Maret 2008), hlm. 64

[10] Ibid., hlm. 64

[11] Dina Smeltz, Foreign Policy in The New Millennium, (Chicago: The Chicago Council on Global Affairs, 2012), hlm. 18

[12] Pew Research, “Most Would Use Force to Stop Iranian Nukes”, Pew Research Center for The People and the Press, diakses dari http://www.people-press.org/2009/10/06/most-would-use-force-to-stop-iranian-nukes/, pada tanggal 9 September 2013

[13] Ibid.

[14] Ibid.

One thought on “Benturan Kultur Politik Liberalisme dan Pola Pikir Realisme dalam Tatanan Masyarakat Amerika Serikat terhadap Foreign Policy Amerika Serikat

  1. hmm.. karena dari awal, realisme memang memiliki pengaruh (mungkin) terbesar dalam aplikasi ilmu HI. karena dengan konsep dimana kepentingan negara adalah yang utama, realisme menciptakan banyak ‘tembok’ bagi manusia dalam berhubungan. terutama hal-hal yang bersifat nasionalisme, bahkan china-soviet split pun berangkat dari perbedaan kepentingan nasional.

    dalam konteks liberalisme, mungkin yang besar perannya adalah kelompok kepentingan, tetapi ketika itu dijewantahkan dalam kebijakan luar negeri, posisi kelompok kepentingan akan bias, dan akan lebih menonjolkan kebijakan negara tersebut untuk memnuhi kepentingannya, walaupun hanya untuk beberapa kelompok kepentingan saja.

    dan dengan kondisi AS adalah negara adidaya, seperti yang diungkapkan oleh emmanuel todd dalam ‘the breakdown of american order’ dan ‘decomposition of the soviet sphere’, bahwa semakin tinggi posisi negara dalam hubungan internasional semakin tinggi pula rasa ‘awas’ mereka dalam isu keamanan..

    jadi semua yang disampaikan sangat benar dan mendukung penjelasan ttg politik luar negeri amerika

    (a student in Departement of International Relations, Gadjah Mada University)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s